kadaluarsa pemeriksaan pajak. 19 Tahun 2000, bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan supaya penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan. kadaluarsa pemeriksaan pajak

Fungsi, Jenis, dan Daluwarsa Ketetapan Pajak. go. Efektivitas Penagihan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak. Sebelum dilakukan pemeriksaan seperti. FOTO: IST. SPHP Pajak adalah surat yang berisi mengenai hasil temuan-temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi,. (4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang. Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih bayar ataupun menjadi rugi, paling lambat dilakukan adalah dua tahun sebelum kadaluarsa penetapan pajak (tiga. 2 Terkait dengan kegiatan pemeriksaan, setiap tahunnya Direktur Jenderal Pajak selalu membuat rencana dan kebijakan pemeriksaan pajak. Tak dapat di pungkiri dalam pelaporan SPT Wajib Pajak bisa saja melakukan kekeliruan dalam pengisiannya. Pasal 6. 2) Pemeriksa Pajak harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan Pemeriksaan. 104. Konsekuensi Masa Berlaku Faktur Pajak yang Sudah Kadaluarsa. Berikut langkah pengajuannya. pemeriksa pajak dapat melakukan pemeriksaan bukti. dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya. Saat terlalu banyak membayar, kamu tentu mengalami kerugian. Wajib pajak non-PKP yang ingin memperpanjang sertel harus. 1, Kemanggisan, Jakarta Barat, Indonesia. 000. 184/PMK. Berikut ini, dasar penagihan pajak yang perlu Anda tahu: Dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPnBM, serta bunga penagihan adalah: Surat Tagihan Pajak. Dulu biasanya jangka waktu pemeriksaan dimulai sejak Surat Perintah Pemeriksaan Pajak [SP3] diterima oleh Wajib Pajak sampai tanggal laporan dan Nota Penghitungan Pajak [NPP]. 03/2015. 4. 1. 3 June 2013 at 9:07 am. 03/2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah; Apabila sertel kadaluarsa atau sudah habis masa berlakunya, maka PKP tidak akan bisa membuat Faktur Pajak. Pengawasan itu dilakukan mulai dari saat pengajuan hingga pelaporan pemanfaatan insentif. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak; (b). H on 21 Oktober 2015 • ( 0). Faktur pajak expired dapat diartikan sebagai faktur pajak yang dibuat melewati batas maksimal tanggal pembuatan faktur pajak. Konsekuensi Masa Berlaku Faktur Pajak yang Sudah Kadaluarsa. Penegasan ini disebutkan dalam Surat Direktur Peraturan Perapajakan I nomor S. Niu (2010) meneliti tentang pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam rerangka Pajak Penjualan (Sales Tax) di negara bagian New York, Amerika Serikat. Dirjen Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam. : a. Misalkan pada SPT masa PPN bulan November 2018 ternyata PKP tersebut tercatat kurang bayar sebesar Rp 2 juta, maka kompensasi lebih bayar PPN sebesar Rp 10 juta dari bulan masa pajak Oktober 2018 akan dijadikan pengurang, sehingga statusnya menjadi lebih bayar Rp 8 juta. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PER-03/PJ/2022, pembuatan faktur pajak pengganti dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang diganti masih. 209/PMK. DITJEN Pajak (DJP) telah memberikan beragam insentif untuk membantu wajib pajak yang terdampak penyebaran virus Corona (Covid-19). pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan. 184/PMK. JAKARTA, DDTCNews – Melalui PMK 18/2021, pemerintah juga mengubah beberapa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan. PMK No. Untuk itu sesuai Pasal 8 ayat 1 UU KUP, Wajib Pajak berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum melakukan tindakan pemeriksaan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. t. Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak. Selesai. Member. Dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Surat Edaran No. 28-12-2007. Sedangkan sejak 2009 jangka waktu pemeriksaan dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan [SP2] sampai. d. UNTUK dapat menggunakan layanan pajak e-faktur, pengusaha kena pajak (PKP) wajib untuk terlebih dahulu membuat sertifikat elektronik. Namun, dengan catatan PKP tidak memiliki utang pajak lainnya. [4] Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi. Bagi #KawanPajak yang ingin mengikuti kelas tersebut, bisa mengisi. (2) Keputusan atas permohonan wajib pajak dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak. SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan membayar pajak, menginformasikan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang dimaksud dengan kadaluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, atau Tahun Pajak. (7) Meningkatkan pengawasan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti melakukan pemeriksaan atas SPT Pajak Daerah yang disampaikan oleh Wajib Pajak Daerah, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, hingga menetetapkan sanksi administrasi berupa denda apabila Wajib Pajak Daerah terlambat melakukan. Awal mula Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak kepada Direktorat Keberatan dan Banding pajak, ketika penerbitan hasil pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak atau bukti potong/pungut oleh pihak ketiga. Menurut pengalaman saya ketika berdebat dengan AR, pemeriksaan atas tahun pajak 2002 masih bisa dilakukan dan sah. 100. Terdapat syarat. Penanggung Pajak merupakan orang atau badan yang bertanggung. Dokumen, bukti, dan keterangan dari wajib pajak akan sangat memengaruhi petugas pemeriksa dalam mengambil keputusan. Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK. Seperti diungkapkan Kemenkeu Learning Center, dua kasus ini punya ketentuan yang berbeda, yakni: 1. JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak atas kemauannya sendiri dapat melakukan pembetulan SPT yang disampaikan. 17/PMK. Bunga 1 (satu) bulan. Namun, ada kriteria lain yang perlu diperhatikan wajib pajak. 7. Perubahan itu masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) 9/2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. (1) Dihapus. 000. 2. Indonesia, Pemerintah Pusat. Pengawasan itu dilakukan mulai dari saat pengajuan hingga pelaporan. : B. Apabila surat pemberitahuan (SPT) Anda tidak disampaikan dalam jangka. Atas pengajuan permohonan pencabutan pengukuhan PKP, baik secara online maupun manual, KPP akan menerbitkan surat. (2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal. Bagaimana prosedur pembetulan data PEB? Pembetulan PEB diajukan melalui SKP (modul/portal pengguna jasa) kepada Kantor Pabean dalam hal terjadi kesalahan data dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah mendapat. Pasal 5. PajakOnline. 000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 3. Pemeriksa Pajak, dengan menggunakan surat penggilan yang ditandatangani oleh Kepala kantor yang bersangkutan, memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan; b. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa: " Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan tata cara permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut, Anda bisa menyimak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. NOMOR SE - 01/PJ. 03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikenai tarif pajak 0%. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, selaku Supervisor tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan di DJP, Wawan bersama-sama dengan Alfred atas perintah dan arahan khusus dari Angin melakukan pemeriksaan perpajakan untuk 3 wajib pajak. Merujuk pada Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan No. – Dokumen. 17/PMK. SPT normal menggunakan kode nol (0). Rekan haveez betul, batas kadaluarsa 2013 ini. Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak diubah, kepala unit pelaksana Pemeriksaan harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak. Pasal 13 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. Bagaimana cara mengecek expired atau masa kadaluarsa sertel dan cara memperpanjang sertel? Sesuai ketentuan, penggunaan dan masa berlaku sertel atau sertifikat digital pajak tidak sampai bertahun-tahun. Dalam penyetoran pajak, bisa saja terjadi masalah seperti lupa atau terlambat saat membayarkannya. Nomor, kode seri dan tanggal faktur pajak dari BKP yang dikembalikan. Selain 9 kriteria di atas, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk PPN masukan terkait BKP/JKP yang mendapat. [3] Pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah Penyidikan. 3 June 2013 at 9:07 am. 5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. 13. Laporan Wartawan Tribunnews. 03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. PT ABC dalam tahun 2016 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1. Tindakan penagihan pajak memiliki keterkaitan dengan mekanisme daluwarsa penagihan. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan. Bagaimana cara pembetulan. Sedangkan tahun pajak 2001 mengikuti aturan KUP tahun 2000 dimana daluwarsa pajak berlaku 10 tahun. Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang yang. kapan kadaluarsa pemeriksaan pajak tahun 2007,2008,2009 rekan?terima kasih. 000,00) = Rp 80. 17/PMK. 50 Tahun 2022 dalam Pasal 45 ayat (1), ketentuan komponen yang menjadi dasar penagihan pajak ditambah, yakni: Kesemua itu merupakan dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPnBM, serta bunga penagihan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. d PMK 18/PMK. Batasnya yaitu sepanjang belum dilakukannya tindakan pemeriksaan pajak oleh DJP. Kurang dibayar. 03/2015 s. Memahami Proses Pemeriksaan Pajak. Cara pertama adalah melalui kunjungan. d Desember 2007 pada bulan Oktober. Memang sebagai wajib pajak kita perlu berhati hati mengingat jumlah denda bisa bertambah mengikuti waktu telat bayar. PMK 18/2021, pemeriksa bukti permulaan melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. Hal ini dikarenakan saat periode ini, layanan di tempat pelayanan terpadu (TPT) dihentikan sementara. d PMK 18/PMK. Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan. Standar pemeriksaan meliputi Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan. 250. 03/2007. 3 June 2013 at 1:47 pm. Pasal 40 UU KUP yang dimuat dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pun kembali menegaskan bahwa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan. Tags. Pemeriksaan. Hal ini penting agar pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kriteria daluwarsa yang Dapat Ditangguhkan Dalam Pasal 22 ayat (2) UU KUP, daluwarsa penagihan pajak dapat ditangguhkan jika: Direktur Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Denda Bunga Telat Bayar. Dan jenis pajak yang dipotong adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15. JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak, meski belum berstatus pengusaha kena pajak (PKP), perlu memiliki sertifikat elektronik (sertel) untuk bisa mendapatkan layanan perpajakan seperti membuat e-bupot, membuat e-faktur, atau mengajukan nomor seri faktur pajak (NSFP). Ketentuan daluwarsa penagihan tersebut berlaku baik untuk SPPT, SKP, maupun STP. 19 Tahun 2000, bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan supaya penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Tak dapat di pungkiri dalam pelaporan SPT Wajib Pajak bisa saja melakukan kekeliruan dalam pengisiannya. A. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk SPT Masa. Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan suatu ketetapan pajak Terhadap ketetapan yang diterbitkan tersebut, apabila Wajib Pajak tidak puas atau tidak sependapat mengenai jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak karena tidak sebagaimana mestinya Wajib Pajak dapat menempuh. Sistem self-assesment mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajak terutang dilakukan secara mandiri. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengajuan penghapusan sanksi administrasi pajak hendaknya tidak disertai pengajuan upaya hukum seperti pembatalan SKP/ STP, keberatan, atau permohonan pengurangan. e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2. Masuk. 4 June 2013 at 5:37 pm. Pengkreditan faktur pajak masukan adalah proses mengklaim kembali setiap PPN yang dibayarkan atas barang atau jasa dari suatu transaksi. Mengenai Serba-Serbi SP2DK yang perlu anda ketahui,setidaknya terdapat 5 tahapan yang dilalui terkait dengan permintaan penjelasan dan/atau keterangan berkaitan dengan penerbitan SP2DK, yakni:. t. Jangka waktu dihitung sejak. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, atau. Lakukan Pembetulan Sebelum Pemeriksaan. Sehubungan dengan telah diterbitkannya PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, Kanwil DJP Jakarta Khusus akan menyelenggarakan Kelas Pajak Online mengenai hal tersebut pada Selasa, 26 April 2022 pukul 09. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; danCara Melakukan Pembetulan SPT Tahunan. Maksud dan Tujuan Untuk. 24 December 2021. Sebagai wajib pajak, Anda harus memenuhi berbagai kewajiban yang perlu dilakukan dalam aspek perpajakan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak bahwa pengajuan perpanjangan sertifikat elektronik (sertel) bagi bukan pengusaha kena pajak (non-PKP) dan tidak memiliki akun e-Nofa, tidak bisa dilakukan secara online . Berikut LinovHR rangkum informasi mengenai SKPKB yang perlu Anda ketahui! Pengertian Faktur Pajak Expired. Namun, PKP dalam hal ini sebagai pembeli atau penerima dapat melakukan pengkreditan pajak masukan di masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Pemeriksaan juga merupakan bagian dari mekanisme sistem pajak yang dianut Indonesia, yaitu self-assessment. Pemeriksaan Lapangan. 4749074 kali dilihat; Aplikasi Perpajakan. Berita acara pemeriksaan (“BAP”) termasuk dalam isi berkas perkara. Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. 1. Kamis, 10 Oktober 2013 01:36 WIB Undang-Undang KUP sebenarnya tidak mengatur adanya daluwarsa penertiban STP. 13. 03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. Mencabut : PMK No. . Anda berhak untuk mengajukan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan. 000:. kemudian, pada saat pemusnahan harus di saksikan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan dan ada foto serta berita acara. Menimbang. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK. Standar pemeriksaan ini berlaku untuk semua pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yang dilakukan pada 2016 - semester I 2017, masalah yang cukup krusial. A+ A-. biasanya untuk pemusnahan produk harus ada permintaan berjenjang mulai dari kepala gudang, R&D perusahaan dan terakhir persetujuan dari pihak berwenang di perusahaan. Kedaluwarsa penetapan merupakan jangka waktu selama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana tertuang dalam. (1) Ruang lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT ABC sebagai berikut: Tahun: Kondisi: Jumlah: 2017: Laba: Rp200. Ilustrasi. di dalam KUP pengajuan keberatan harus diberikan jawaban oleh Dirjen pajak paling lama 12 bulan sejak. Pengusaha kena pajak (PKP) dapat mengajukan perpanjangan sertifikat elektronik melalui efaktur. PASFINAL berlaku sejak disahkan dan tidak berbatas waktu selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan. 03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PajakJawaban: Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan. H on 21 Oktober 2015 • ( 0). U. Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa; e. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.